Selamat pagi! Saya ingin bertanya : sebutkan kasus kasus penyimpangan pada masa orde baru do bidang politik dan ekonomi Sekian, terimakasih

semoga berfaedah

1.       Penyimpangan dalam bidang ideologi, dimana Presiden Soekarno pada waktu itu mencetuskan konsep politik nasionalis, agama, dan komunis atau NASAKOM yang dianggap menyimpang dari konsepsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. NASAKOM sendiri merupakan suatu konsep politik yang sengaja dicampur Presiden Soekarno waktu itu untuk menampung aspirasi dari tiga faksi utama dalam percarutan politik Indonesia, yakni: kalangan tentara, kalangan Islam, dan kalangan komunis.
2.       Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif cenderung kabur dengan adanya poros Jakarta – Beijing sehingga membuat Indonesia seolah – olah pro komunis. Poros Jakarta Beijing sendiri terjadi dikarenakan beberapa hal seperti terjadinya konfrontasi Indonesia dengan Malasyia yang membutuhkan dukungan bantuan militer, kedua adalah posisi Indonesia yang masih baru merdeka sehingga membutuhkan modal asing, serta ketiga adalah tindakan PBB yang dianggap tidak adil terhadap negara negara yang baru merdeka seperti Indonesia.
3.       Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS yang dilaksanakan di Gedung Konstituante.kota Bandung melalui Sidang Umum MPRS dengan menerbitkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1963 tanggal 18 Mei tahin 1963 tentang pengangkatan Bung Karno menjadi Presiden Seumur Hidup.
4.       Dibubarkannya DPR yang merupakan produk dari pemilihan umum pada tahun 1955 oleh presiden sehingga menyalahi ketentuan konstitusi Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan konstitusi, presiden tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pembubaran yang dimaksud. Setelah membubarkan DPR, presiden Soekarno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Raykat Gotong Royong (DPRGR) sebagai penggantinya serta memilih anggota – anggotanya.

Berikut ini adalah beberapa penyimpangan yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru, antara lain:
1.       Terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan dibawah kendali Presiden Soeharto pada waktu itu. Pemusatan kekuasaan ini kemudian menjadikan pemerintah orde baru yang berkuasa waktu itu berubah menjadi otoriter.
2.       Maraknya tidakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada setiap berbagai lapisan birokrasi indonesia. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme ini juga bahkan menjalar hingga ke luar pemerintahan dengan maraknya makelar kasus (MARKUS) selama mempunyai kaitan dengan segala tindak tanduk birokrasi.
3.       Terjadinya pembangunan pembangunan yang tidak merata antara wilayah pusat dan daerah diman Jawa sebagai pusatnya dan wilayah diluar Jawa sebagai daerah yang mengalami pembangunan tersendat.
4.       Terjadinya tindakan Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan maraknya penembak misterius sehingga banyak korban jiwa yang meninggal, penganiayaan serta penghilangan orang – orang secara paksa.
5.       Dilakukannya tindakan represif oleh pemerintah dengan dalil untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.
6.       Tidak adanya suksesi / pergantian kekuasan pemerintahan yang dibuktikan dengan pemerintahan orde baru yang berkuasa selam 32 tahun.
7.       Terjadinya praktek pemilihan umum yang demokratis. Dimana golongan karya (golkar) sebagai partai penguasa masa orde baru benar – benar memegang kendali pemilu dengan selalu mayoritas suara hingga partai lain seolah olah hanya sebagai formalitas saja. Contoh dari praktek pemilihan umum yang tidak demokratis ini dilaukan dengan membentuk panitia pemilu tidak independen, kompetisi antar partai yang tidak leluasa, melakukan penghitungan suara yang tidak jujur, pemungutan suara dilakukan pada hari kerja, serta terhambatnya pelaksanaan kampanye oleh sebagian partai dikarenanakan tidak terbitnya ijin dari pihak yang berwenang.