Peran dwi fungsi abri pertahanan negara

Istilah Dwifungsi ABRI baru dikenalpada masa Orde Baru, peran militer dalam politik telah diciptakan oleh Presiden Soekarno. Melalui Konsepsi Presiden pada Februari 1957, Angkatan Perang pada saat itu diposisikan sebagai salah satu golonganfungsional, bersama dengan golongan fungsional lainnya, bertujuan membangun kekuatan partai-partai politik. Sejak itu, ABRI mulai terlibat dalam aktivitas politik praktis. Pada hakikatnya partai-partai politikbelum rela menerima kehadiran ABRI sebagai kekuatan politik baru. Namun, akhirnya pada tanggal 22 November 1969 partai-partai politik menyetujui 20% anggotabadan Legislatif yang diangkat.[3]Pada awal 1970 jumlah jabatan Menteri/pimpinan lembaga tertinggi berjumlah 50 persen, dan duta eselon 150 persen, jabatan gubernur 70 persen, bupati 50 persen dan duta besar 45 persen. Pada tahun 1977, jabatan sipil yang di duduki oleh ABRI mencapai 53,5 persen.Persetujuan partai-partai politik ini sebagai pembuka kunci pelaksanaan fungsi kedua ABRI dalam politik praktis sebagai golongan karya pada badan legislatif. Fungsi kedua ABRI dalam badan legislatif berdasarkan konsep Dinamistator dan Stabilitator. Fungsi ABRI dalam konsep dinamistator adalah :1)Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat, dan untuk memahami serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan ABRI untuk secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam pembangunan. ContohnyaABRI Masuk Desa (AMD), ABRI Masuk Desaini membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat.2)Kemampuan tersebut dapat mengarah dua jurusan.