isi tuntutan reformasi

Berikut ini adalah isi tuntutan reformasi:

1. Menegakkan supremasi hukum
2. Memberantas KKN (Koropsi, Kolusi, dan Nepotisme)
3. Mengadili Presiden Soeharto beserta kroninya
4. Melakukan amendemen UUD
5. Mencabut dwifungsi ABRI
6. Memberi otonomi daerah

[tex]\\[/tex]

PEMBAHASAN

Isi tuntutan reformasi pada dasaranya adalah permintaan mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 untuk usaha mengakhiri masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Terdapat enam tuntutan reformasi yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Menegakkan supremasi hukum > Pemerintahan pada masa Orde Baru dianggap sebagai pemerintahan yang korup. Hal ini dikarenakan pemimpin negara dianggap mempermainkan hukum sehingga pelaku KKN di pemerintahan masih dapat menikmati kebebasan. Supremasi hukum sendiri ialah pernyataan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena korupnya pemerintahan pada masa Orde Baru, dituntutlah penegakkan supremasi hukum ini.
2. Memberantas KKN (Koropsi, Kolusi, dan Nepotisme) > KKN adalah hal yang dianggap sangat marak dilakukan oleh oknum eksekutif dan yuridikatif pada masa Orde Baru. Demi membersihkan praktik tidak terpuji ini, pemberantasan KKN dijadikan sebagai salah satu tuntutan reformasi.
3. Mengadili Presiden Soeharto beserta kroninya > Praktik KKN yang dilakukan pada masa Orde Baru meningkatkan kecurigaan masyarakat atas adanya hubungan praktik KKN di pemerintahan Orde Baru dengan Presiden Soeharto beserta kroninya. Oleh karena itu, masyarakat menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden dan diadili beserta kroninya. Sayangnya setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden, ia tidak pernah diadili hingga akhir hayatnya.
4. Melakukan amandemen UUD > Rezim Orde Baru yang dianggap menafsirkan hukum sendiri demi kepentingan golongan sendiri. Hal ini dengan demikian dapat menguntungkan kelompok tertentu untuk menempati jabatan penting di pemerintahan. Oleh karena hal terdapat tuntutan dilakukannya amandemen pada UUD.
5. Mencabut dwifungsi ABRI > Adanya berbagai campur tangan ABRI dalam bidang pemerintahan Orde Baru membuat masyarakat resah karena menganggap ABRI sudah melenceng dari tugas dasarnya sebagai pelindung negara. Hal ini menyebabkan masyarakat menuntut agar dwifungsi ABRI (menjaga negara dan memegang kekuasaan negara) dicabut.
6. Memberi otonomi daerah > Tuntutan ini adalah untuk dilakukannya desentralisasi (memberi otonomi pada daerah) oleh karena adanya sentralisasi pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini dianggap dapat lebih mengembangkan berbagai daerah yang ada di Indonesia.

[tex]\\[/tex]

PELAJARI LEBIH LANJUT

[tex]\\[/tex]

DETAIL JAWABAN

Mapel: IPS (Sejarah)

Kelas: 12

Materi: Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

Kode Kategorisasi: 9.10.13

#TingkatkanPrestasimu